uu nomor 10. 182 Tahun 1998. uu nomor 10

STATUS PERATURAN. Sedangkan rincian dokumen yang terkena bea meterai Rp. 4836, LL SETNEG : 135 HLM. Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2018 Pengesahan Persetujuan Kerja Sama Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi (Defense Cooperation Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Kingdom Of Saudi Arabia). 10. Judul. 10, LN. Download. bahwa dalam upaya mengamankan penerimaan negara yang semakin meningkat, mewujudkan sistem perpajakan yang netral, sederhana, stabil, lebih memberikan keadilan, dan lebih dapat. UU No. Mencabut : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 Tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan-pengadilan Mahkamah Agung Indonesia. Hampir seluruhnya dari daftar aturan turunan tersebut ditetapkan pada 2 Februari 2021. Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2020 Bea Meterai MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Undang-undang (UU) Bentuk Singkat. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Uu 7-1992 Tentang Perbankan. Undang-Undang ini merupakan penyempurnaan terhadap kelemahan-kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, yaitu antara lain: a. 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Jika Load PDF Gagal. pdf. STATUS PERATURAN. Mengubah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Dicabut dengan :. bahwa pembangunan nasional dalam bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam. U. 79, TLN No. 000. 01. Nomor. File usage on other wikis. 2007/NO. BEA METERAI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Presiden Republik Indonesia, Menimbang. 2016. 10/1998 (UUP) dan-UU No. Amar Putusan: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK. 30 TLN NO. Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan ditempatkan dalam. Gagal memuat gambar. TENTANG . Mencabut : UU No. Preview. Undang-undang (UU) NO. Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi; Penegasan terkait pemaknaan atas nomenklatur Petahana untuk. pdf. Download. forum. Jika Undang-Undang 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan lebih menitik beratkan kepada usaha pariwisata, maka dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan memiliki pengaturan yang meliputi, antara lain hak dan kewajiban masyarakat, wisatawan, pelaku usaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah, pembangunan kepariwisataan yang. Tipe Dokumen. Preview. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan. Belum Tersedia. undang-undang republik indonesia nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang: a. 8 Tahun 1999. Undang-undang (UU) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata. Amar Putusan:1. tirto. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah konstitusional bersyarat terhadap Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga kata, “mencoblos” dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diartikan pula. Dicabut dengan :. Menurut Pasal 3 UU Nomor 10 Tahun 2020, ada 8 dokumen yang kena bea meterai Rp 10. 1995. Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Supervisi di Jombang, Bawaslu Jatim Pastikan Pengawasan Mutarlih Berkelanjutan. Undang-undang (UU) NO. NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1997 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 1997. - 10 - -REPUBLIK INDONESIA -perundang-undangan. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN. Status Regulasi. Tenaga Nuklir di Indonesia diatur dengan UU 10 tahun 1997 tentang Ketenaganukliran. Dicabut dengan : UU No. UU Nomor 10 Tahun 2003. Undang-undang (UU) tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: [1. Download * Klik nama file untuk pratinjau atau klik tombol download untuk mengunduh. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Lampiran file: 9 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 6, penjelasan hlm 7 sd 9)UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN. dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam UUD Negara RI Tahun 1945. bahwa hakikat pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila adalah pembangunan manusia Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 (UU/2008/10) (2008) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. 99 KB. 10 tahun 2004, hingga saat ini yang digunakan adalah UU No. III/MPR/2000, UU No. Surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya beserta rangkapnya. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1994 (UU/1994/10) (1994) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. H. bahwa keadaan alam, flora, dan fauna, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala,. 10, LN. UMUM : Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara. Created Date: 11/2/2020 1:05:00 PMPeraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Oleh karena itu, sebagai salah satu syarat untuk menciptakan iklim yang. 000. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara. 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan ; UU No. STATUS PERATURAN. 10, LN. Download * Klik nama file untuk pratinjau atau klik tombol download untuk mengunduh. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran. Meterai adalah label atau carik dalam bentuk tempel, elektronik, atau bentuk lainnya2 yang memiliki ciri dan mengandung. Preview. Pasal 10 UUD 1945 tentang kekuasaan tertinggi TNI, merupakan salah satu pasal yang tak tersentuh amandemen. kurs kmk. UU Nomor 10 Tahun 1992. Peraturan Menteri KesehatanNomor 28 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1229) sebagaimana telah diubah denganPerubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi. Dicabut dengan : UU No. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan. File usage on Commons. Foto: Direktorat Jenderal Pajak. Download * Klik nama file untuk pratinjau atau klik tombol download untuk mengunduh. PP Nomor 58. Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan T. Share. Pro. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 1 Juli 2016. Hierarki perundang-undangan Indonesia telah mengalami banyak perubahan mulai dari UU. bahwa dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah diatur ketentuan tentang perkawinan yang berlaku bagi segenap wargaCreated Date: 11/2/2020 1:05:00 PMUntuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, perlu menetapkan PP tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan dari Pengenaan Bea Meterai; Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 10 Tahun 2020. UU Nomor 10 Tahun 2004. FINEK. UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang. UU Nomor 13 Tahun 1985. 10, LN. Susilo Bambang Yudhoyono pada tangal 16 Januari 2009 di Jakarta. Diubah dengan : PERPRES No. 10 tahun 1998. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG BEA METERAI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : € a. bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan kepariwisataan sehingga perlu diganti; f. 2008/NO. pdf. Pasal 18A, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 33 UUD 1945, UU Nomor 10 Tahun 2004, UU Nomor 25 Tahun 2004. Mencabut : Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 - 2025. Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,. pelaksanaan baru UU Cipta Kerja di terbitkan, sehingga peraturan pelaksanaan undang-undang asal yang telah ada dan belum dicabut masih berlaku juga. 79, TLN No. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 (UU/2015/10) (2015) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-UndangPENJELASAN. Pasal I Mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagai. perubahan UUD 1945, akan tetapi pasal tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi sejak 12 April 2005. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan. Other resolutions: 157 × 240 pixels | 313 × 480 pixels | 501 × 768 pixels | 1,270 × 1,945 pixels. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Jl. 4. Penyempurnaan Pengaturan Tindak Pidana dalam UU Nomor 10 tahun 1998 1. 7 Tahun 1992 3. 000 mulai 2021. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 1998. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:Menegaskan tak berlakunya Staatsblad Tahun 1929 Nomor 357 Tanggal 14 September 1929 tentang Aturan-aturan mengenai Badan-badan Kredit Desa dalam propinsi-propinsi di Jawa dan Madura dan luar wilayah kotapraja, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1962 tentang Bank Pembangunan Swasta, dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967. Ketentuan Pasal 1 angka. UU Nomor 10 Tahun 2014_Lampiran 2. Preview. 4631, LL SETNEG : 5 HLM. Dokumen adalah sesuatu yang ditulis atau tulisan, dalam bentuk tulisan tangan, cetakan, atau elektronik1, yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan. 30. UNDANG. Tahun. Undang-undang (UU) NO. NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN. UU Nomor 21 Tahun 2008. com, Jakarta Mahkamah Konstitusi (MK) menolak 5 perkara yang menggugat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan. 1999/ No. 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. LN No. Presiden KSPI sekaligus Ketua Partai. Belum Tersedia. Pada saat UU Nomor 10 Tahun 2020 mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari UU Nomor 13 Tahun 1985, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UU Nomor 10 Tahun 2020. Bea Materai hanya dikenakan untuk dokumen nominal di atas 5 Juta Rupiah, nominal dibawah 5 Juta Rupiah tidak dikenakan bea meterai. Indonesia, Pemerintah Pusat. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerdja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 No. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2010. 12/2011) tidak diatur dalam ketentuan Pasal ayat (1). a. 3. Pandangan Para Pakar Tentang UU No. 10, LN. pu. Lampiran file: 9 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 6, penjelasan hlm 7 sd 9) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dimaksudkan untuk mempersiapkan Perbankan memasuki era globalisasi. Belum Tersedia. UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2009. portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Migran Indonesia. Beranda;. 60, TLN NO. UU Nomor 20 Tahun 2001 jo UU No. Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Namun karena ada beberapa hal dari isi UU Nomor 10 Tahun 2004 yang perlu di ubah,. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah; 7. com: 1. METADATA. 6. 4. Hal ini berarti ada konsekuensi logis dari hilangnya kebijakan MPR melalui ketetapan MPR sebagai sebuah produk hukum. . Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun. Tahun Terbit. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor 10. Sembunyikan. c. Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945; dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan. CATATAN : - UU ini berlaku pada tanggal 5 Februari 2007; - Tata cara pengendalian dan evaluasi. Pasal 10. Undang-undang (UU) NO. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai Mencabut : UU No. tax treaty. pdf. 10 April 1997 Tanggal Pengundangan. 04/2017 Tahun 2017 Tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai. Kehadiran UU TPKS pun menjadi harapan besar dalam penuntasan kasus kekerasan seksual, khususnya untuk melindungi perempuan dan anak di Indonesia. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN. fisip. UU No. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1).